Politik sepekan, 1.000 DPR-DPRD main judol hingga tak ada back up PDNS

Jadi ASN yang ingin mencalonkan (di pilkada), 40 hari sebelum pendaftaran sudah harus mundur. Itu harus ditegaskan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik sepekan dari Senin (24/6) hingga Sabtu (29/6), menjadi sorotan di antaranya PPATK menyatakan ada 1.000 orang legislator di DPR RI dan DPRD terlibat judi online (judol), hingga BSSN menyatakan tak ada back up atau cadangan data pada PDNS 2 yang diretas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

PPATK: 1.000 orang di lingkungan DPR-DPRD terlibat judi "online"

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat judi online atau daring.

Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu menjelaskan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri atas legislator yang duduk di DPR dan DPRD, serta mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD.

Dia menyebutkan, transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.

Baca selengkapnya di sini.

Logo HUT ke-79 Republik Indonesia diluncurkan

Pemerintah meluncurkan logo untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Wisma Negara, Jakarta, pada Senin.

Menurut Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, logo tersebut didesain berdasarkan tema peringatan HUT RI tahun ini yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju”.

“Tema ini dipilih untuk menggambarkan bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara, tetapi juga transisi kepemimpinan bangsa dan negara kita,” kata Heru.

Baca selengkapnya di sini.

Pj Gubernur Jabar: ASN harus mundur 40 hari sebelum daftar pilkada

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya harus mundur dari jabatannya minimal 40 hari sebelum pendaftaran resmi, apabila hendak mengikuti Pilkada 2024.

“Sesuai imbauan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadi ASN yang ingin mencalonkan (di pilkada), 40 hari sebelum pendaftaran sudah harus mundur. Itu harus ditegaskan,” kata Bey di Majalengka, Jabar, Selasa.

Jika merujuk jadwal, kata dia, pendaftaran pasangan calon kepala daerah berlangsung pada tanggal 27-29 Agustus, dan tahap pemungutan suara digelar di tanggal 27 November 2024.

Baca selengkapnya di sini.

PDIP yakin duet Anies-Sohibul masih bisa dinego

PDI Perjuangan meyakini keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2024 masih bisa dinegosiasikan.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang pilkada DKI Jakarta 2024.

"PKS kalau saya tidak salah 18 (kursi di DPRD DKI Jakarta), masih perlu empat kursi lagi (agar capai 20 persen kursi di DPRD Jakarta). Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, 'Oh satu partai lagi ini pasti.' Kan belum tentu, kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final," kata Eriko di Kantor PDIP, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

BSSN: Tak ada "back up" data pada PDNS 2 yang alami serangan siber

Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa tidak ada "back up" (cadangan) terhadap data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber. Semestinya, data-data tersebut bisa terselamatkan jika ada cadangan data pada PDNS yang lain.

"Kami memang melihat secara umum, mohon maaf pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," kata Hinsa saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.